Tax Amnesty Berpotensi Gagal

Jakarta, CityPost –  Tax Amnesty dianggap berpotensi gagal ketimbang besaran dari penerimaan pajak. Diungkapkan oleh Anggota DPR RI Komisi XI Andreas Eddy Susetyo.

Dalam sebuah forum diskusi yang diselenggarakan oleh PARA Syndicate di Jakarta, Andreas memandang dari studi empiris yang dilakukan, pengampunan pajak ini tingkat kegagalannya lebih besar. IMF saja mengatakan negara yang berhasil melakukan adalah anomaly.Istilah potensi gagalnya besar, katanya. Jumat (22/4/16).

Menurut Andreas, melihat pengalaman Indonesia yang sebelumnya menerapkan kebijakan yang sama pada 1964, 1984 dan 2008. Diikuti “sunset policy” hal ini memang berdampak langsung terhadap besarnya penerimaan pajak ditahun yang bersangkutan. Akan tetapi, peningkatan tersebut belum tentu akan berlanjut dan justru penerimaan pajak kembali turun jika berkaca pada pengalaman sebelumnya.

“jika ‘tax amnesty’ tidak diterapkan, apa bukan menjadi langkah mundur yang luar biasa. Ekonomi dalam ketidak pastian karena menyangkut kredibilitas pemerintah,” tukasnya.

Lanjut, Andreas menambahkan. Kebijakan ini memang sudah lama direncanakan dan pemerintah sudah memberikan peringatan sejak 2015, bahkan telah melibatkan berbagai pihak.Seperti pengusaha untuk ikut memberi aspirasi terkait instrument tax amnesty. (ist/red/ant)

Cegah Politik Uang Merajalela di Munaslub Golkar, Komite Etik Diminta Bekerja Maksimal

Citypost, Jakarta. - Komite Etik Steering Committee Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar harus dapat mencegah politik transaksional terjadi di luar iuran calon ketua umum yang sebelumnya sempat dipatok Rp 1 miliar.
"Panitia harus memastikan tidak ada uang yang beredar lagi setelah mengumpulan iuran Rp 1 miliar bagi calon ketua umum (caketum)," ujar Pengamat Politik Hanta Yudha saat ditemui di Jakarta, Sabtu (7/5/2016).
Direktur Eksekutif Pol-Tracking Institute itu meminta Komite Etik bisa bersikap tegas saat kasus peredaran uang dalam penyelenggaraan Munaslub. Bahkan, lanjut Hanta, Komite Etik bisa menjatuhkan sanksi
"Kalau tidak dicegah akan percuma (Munaslubnya). Peredaran uangnya akan secara liar dan ilegal. Siapa menjamin di ruang 'remang-remang' akan banyak lagi transaksinya," katanya.
Hanta mengharapkan, Komite Etik bisa memaksimalkan perannya dalam Munaslub nanti.
"Jika komite etik tidak tidak tegas makan tidak akan guna. Transaksi akan terjadi dan pihak yang akan dirugikan adalah Golkar, karena akan mengundang antipati masyarakat," kata Hanta. ( Sumber : KOMPAS )