Menteri Kelautan di Minta Perhatikan Nasib Nelayan Kecil

Jakarta, CityPost - Sejumlah kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, diakui cukup tegas dan bikin takut pelaku pencurian ikan. Namun disisi lain kebijakan tersebut kurang berpihak kepada nelayan kecil.

Kebijakan dan peraturan Kementerian KKP yang tujuannya mencegah illegal fishing ini, tidak diikuti dengan program lainnya yang bisa menyelamatkan nasib nelayan tradisional. “Saya mengapresiasi upaya Menteri Susi untuk mencegah pencurian ikan, khususnya oleh asing. Tapi nyatanya, kebijakan lainnya justru menambah kesengsaraan para nelayan,” kata Anggota Komisi IV DPR RI Ono Surono dari PDIP saat berkunjung ke Badan Karantina Perikanan  di Kendari - Sulawesi Tenggara, Selasa (10/05).

Dia juga menyoroti Peraturan Menteri (Permen) Kementerian Perikanan dan Kelautan (KKP) RI Nomor 1 dan 2 Tahun 2015 yang melarang penangkapan lobster, rajungan dan kepiting juga melarang penggunaan Pukat Hela dan Pukat Tarik untuk menangkap ikan.

“Banyak Nelayan di Indonesia mengeluhkan tentang peraturan Menteri KKP tersebut misalanya mengenai alat tangkap tradisional yang sudah puluhan tahun mereka gunakan itu dilarang. Akibat adanya pelarangan serta penangkapan banyak nelayan yang menganggur,” paparnya.

Harusnya, penerapan aturan menteri KKP tersebut dibarengi dengan solusi dan proses pendampingan terhadap nelayan yang mengalami dampak peraturan tersebut. Berdasarkan alasan itu, politkus PDIP ini juga mengusulkan agar Menteri Susi secepatnya mencarikan solusi dari perarturan yang dibuatnya. 

Saat mengunjungi Balai Karantina Perikan (BKP) Kendari, Komisi IV DPR mengapresiasi Balai Karantina Perikan Kendari telah mengimplementasi peraturan menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) no 1 tahun 2015, berhasil menggagalkan penyeludupan Kepiting sebanyak 316 ekor senilai 77,6 juta.

Berdasarkan Permen tersebut, penangkapan lobster (Panulirus sp) dapat dilakukan dengan ukuran panjang karapas diatas delapan sentimeter, kepiting (Scylla spp) dengan ukuran lebar karapas di atas 15 sentimeter, dan rajungan (Portunus pelagicus spp) dengan ukuran lebar karapas di atas 10 sentimeter.

Komisi IV DPR RI dengan Kementerian KKP  telah sepakat bahwa menteri akan merevisi peraturan Menteri KKP No. 1 tahun 2015 tentang larangan penangkapan kepiting, lobster dan rajungan. (red/ist/dpr/Andri)

Jepang ingin belajar KUR pada Indonesia

Minggu ,8/5/2016 00:48 WIB/AmroniOni – citypost

Jakarta,CityPost - Jepang melalui perwakilan Japan International Cooperation Agency (JICA) menyatakan ketertarikannya untuk mempelajari program pengembangan pembiayaan mikro di Indonesia terutama Kredit Usaha Rakyat (KUR).

"JICA menilai pengembangan keuangan mikro di Indonesia sudah sangat bagus, khususnya program KUR yang bunganya hanya sembilan persen tanpa agunan," kata Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, Agus Muharram usai menerima kunjungan perwakilan JICA di kantornya, Jakarta, Jumat.

Dalam pertemuan itu, Agus memimpin perwakilan Indonesia, sedangkan JICA diwakili Ono Tomohiro dan Uno Junko.

Turut hadir sejumlah pejabat Kementerian Koperasi dan UKM di antaranya Staf Ahli Menteri Bidang Produktivitas dan Daya Saing M Taufiq, Kepala Biro Perencanaan Bonar Hutahuruk, Sesdep Bidang Pengembangan SDM KUKM Rully Nuryanto, Asdep Urusan Permodalan Ahmad Husein, Direktur Operasional dan Bisnis LLP KUKM Bagus Rahman, serta Direktur Pengambangan Usaha LPDB-KUMKM Adi Trisnodjuwono.

"Mereka menilai pengembangan keuangan mikro di Indonesia sudah sangat bagus. Di Indonesia sudah ada beberapa skema pembiayaan untuk mikro. Dari Jepang secara umum mereka sangat mengapresiasi program KUR yang bunganya 9 persen tanpa agunan," ujar Agus kepada wartawan.

Agus mengemukakan selama ini lembaga keuangan yang ada di Indonesia antara lain BRI, BPR, BKD, Pegadaian, KSP dan beberapa lainnya berperan besar terhadap pengembangan KUMKM.

Koperasi juga dianggap dapat membantu para pelaku usaha skala UKM untuk mengakses pembiayaan agar lebih mudah.

"Jadi pengembangan keuangan mikro Indonesia sudah sangat luar biasa bagusnya di mana KUR itu bunganya relatif sangat murah dibandingkan sebelumnya," kata Agus.



Berdayakan perempuan

Selain itu, kata Agus, JICA juga menyatakan tertarik untuk mempelajari bagaimana pemerintah Indonesia melakukan program pemberdayaan pelaku usaha khususnya kaum perempuan.

Secara afirmatif, pihaknya sudah mempunyai program untuk memberikan akses bagi koperasi bahkan untuk koperasi khususnya yang digerakkan oleh kaum wanita dan pelaku UKM perempuan.

Misalnya, lanjut Agus, yakni melalui program bantuan dana bagi pengembangan koperasi wanita atau program Perempuan Keluarga Sehat dan Sejahtera (Perkasa).

Sejak 2015, pihaknya juga telah menyalurkan program bantuan ini kepada 742 unit koperasi di 34 provinsi dengan total bantuan sebesar Rp50 miliar.

"Indonesia sangat fokus dengan pengembangan kapasitas koperasi dan UKM yang digerakkan kaum perempuan di mana ada program pelatihan perempuan pelaku usaha dan program pemberian modal kepada perempuan. Jadi mereka sangat menghargai upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah," kata dia.

Menurut Agus, pertemuan dengan perwakilan JICA ini membuka peluang kerja sama kedua belah pihak di bidang Koperasi serta Usaha Kecil dan Menengah.

Di bidang KUMKM tersebut, kedua instansi akan memperkuat pertukaran informasi mengenai program-program pengembangan KUMKM.

Pihaknya bersama JICA juga akan memfasilitasi pengembangan kerja sama usaha dan pemasaran dalam rangka meningkatkan akses dan perluasan pasar produk KUMKM, antara lain melalui promosi dagang, pameran, kerja sama pemasaran serta menciptakan kemitraan usaha.

Selain juga menyediakan peluang-peluang peningkatan kapasitas bagi KUMKM untuk berpartisipasi dalam pelatihan keterampilan teknis dan manajerial serta pendidikan formal di bidang KUMKM.

Di samping itu pihaknya menyediakan kesempatan dan dukungan bagi KUMKM untuk membuka akses pasar di kedua negara dan pasar negara-negara potensial lainnya.

"Jadi kerja sama akan ditekankan pada training, kemudian pemasaran," katanya. (red/Hnni/antara)

Satu layar dengan Vietnam, Indonesia kalah pencapaian

 

Minggu ,8/5/2016 00:40 WIB/AmroniOni – citypost

Di tengah-tengah ekonomi dunia yang mengalami pemulihan lambat, selama lima bulan pertama tahun 2015 pemerintah Vietnam mengeluarkan keputusan-keputusan penting yang menjadi panduan bagi para menteri hingga ke jajaran di level bawah dan para pimpinan di daerah.

Prestasi-prestasinya antara lain stabilitas makroekonomi dijaga, pertumbuhan lebih tinggi dari yang diperkirakan, GDP kuartal pertama tahun 2015 mencapai 6,03 persen, melampaui perkiraan dan lebih tinggi 5,06 persen dari yang dicapai pada 2014, inflasi terendah selama bertahun-tahun (0,04 persen dalam empat bulan pertama tahun 2015); pertumbuhan ekspor yang memuaskan dengan mencapai 50,1 miliar dolar AS (naik 8,2 persen).

Pasar uang di dalam negeri stabil, ditunjukkan dengan likuiditas sistem perbankan dijamin, tingkat bunga dan pinjaman menurun yang memungkinkan perusahaan-perusahaan dapat memperluas bisnis produksi, pertumbuhan kredit dalam empat bulan pertama tahun 2015 mencapai 2,78 persen, tingkat tertinggi dalam tiga tahun terakhir.

Pasar juga secara perlahan pulih. Pasar saham menjadi lebih menarik, pasar real estat berkembang, volume transaksi di Hanoi dan Ho Chi Minh City meningkat tiga kali lipat melebihi apa yang dicapai selama kurun waktu yang sama selama 2014.

Apa yang dicapai oleh Vietnam selama kurun waktu itu mendapat apresiasi dari pakar dan berbagai institusi seperti World Bank, IMF, ADB dan HSBC dan menumbuhkan kepercayaan terhadap prospek cerah ekonomi negara itu di masa depan.

Ekonomi Vietnam dalam waktu singkat akan terus stabil dan tumbuh karena pemerintahnya berusaha mengatasi berbagai hambatan yang masih ada dan merestruktur ekonomi agar dapat berkembang lestari untuk jangka waktu panjang.

Organisasi-organisasi keuangan seperti WB, IMF, ADB dan HSBC memperkirakan pertumbuhan GDP Vietnam pada 2015 mencapai 6 persen, pada 2016 (6,2 persen) dan pada 2017 (6,5 persen).

Memperhatikan prospek ekonomi Vietnam yang menjanjikan itu, Indonesia dapat memanfaatkan peluang-peluang usaha yang ada misalnya di sektor perdagangan makanan laut. Vietnam ingin meningkatkan impor produk-produk perikanan dari Indonesia.

Berdasarkan data dari Departemen Umum Bea dan Cukai Vietnam, total nilai perdagangan bilateral antara Vietnam dan Indonesia pada 2014 di sektor produk makanan laut sebesar 49,3 juta dolar AS, meningkat 71,91 persen dibandingkan tahun 2013. Ekspor Vietnam mencapai 5,3 miliar dolar dan ekspor Indonesia senilai 43,9 juta dolar.

Pada tahun 2014, ekspor beras dari Vietnam ke Indonesia mencapai 327.648 juta ton (atau naik 170.795 juta ton pada 2013) dengan total nilai tercatat 150,6 juta dolar (naik 64,93 persen) dibandingkan tahun 2013.

Hanya dalam kurun waktu empat bulan pertama tahun 2015, Vietnam mengekspor produk makanan laut ke Indonesia senilai 0,8 juta dolar sementara ekspor Indonesia memperoleh 8,9 juta dolar.

Total nilai selama empat bulan pertama tahun 2015 menurun 50,03 persen dibanding periode yang sama pada 2014.

Selama periode itu, ekspor beras dari Vietnam mencapai 4,850 juta ton (naik 3,45 juta ton) dengan nilai total mencapai 1,9 juta dolar atau mengalami kenaikan 167,15 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2014.

Di sektor bisnis makanan laut khususnya, peluang terbuka luas karena Vietnam tertarik membeli udang, rumput laut, kepiting dan ikan hias dari Indonesia.

Lalu pertanyaannya adalah mampukah Indonesia memenuhi kebutuhan Vietnam tersebut? Tampaknya Indonesia belum bisa memenuhi permintaan tersebut karena berbagai kendala.(red/antni/antara)

25 Negara Termiskin di Dunia

Peringkatnya didominasi negara kawasan Afrika.

Negara-negara di Afrika pada 2015 mendominasi peringkat 25 negara termiskin di dunia. Analis dari Majalah Global Finance melakukan survei mengenai hal itu.

Dilansir dari Business Insider, Senin, 4 April 2016, hanya empat dari 25 negara termiskin di dunia yang bukan berasal dari Afrika yaitu, Afganistan, Kiribati, Kepulauan Salomon dan Haiti. 

 

Survei dilakukan menggunakan parameter produk domestik bruto (PDB) negara tersebut dan berdasarkan daya beli per kapita negara-negara tersebut. Menggunakan data dari Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF). 

 

PDB per kapita yang digunakan merupakan jumlah kekayaan yang tercatat pada 2015 dan disajikan dalam mata uang internasional yaitu dolar Amerika Serikat. Berikut daftarnya. 

 

1. Central African Republic — PDB per kapita US$639

2. Democratic Republic of Congo — PDB per kapita US$753 

3. Malawi — PDB per kapita US$819

4. Liberia — PDB per kapita US$934

5. Burundi — PDB per kapita US$951

6. Nigeria — PDB per kapita US$1069

7. Mozambique — PDB per kapita US$1.208

8. Eritrea — PDB per kapita US$1.210

9. Guinea — PDB per kapita US$1.388 

10. Madagascar — PDB per kapita US$1.477 

11. Guinea-Bissau — PDB per kapita US$1.491

12. Togo — PDB per kapita US$1.525

13. Mali — PDB per kapita US$1.614

14. Kiribati — PDB per kapita US$1.640 

15. Ethiopia — PDB per kapita US$1.656

16. Comoros — PDB per kapita US$1.735

17. Rwanda — PDB per kapita US$1.782

18. Burkina Faso — PDB per kapita US$1.824

19. Uganda — PDB per kapita US$1.836

20. Haiti — PDB per kapita US$1.846

21. Gambia — PDB per kapita US$1.849

22. Solomon Islands — PDB per kapita US$1.877

23. Benin — PDB per kapita US$1.957

24. Afghanistan — PDB per kapita US$2.051

25. Tanzania — PDB per kapita US$2.054

Asumsi Harga Minyak Dunia Akan Direvisi

JAKARTA, Citypost - Harga minyak dunia saat ini masih belum bergerak dari rentan USD35 hingga USD40 per barel. Besaran harga ini masih jauh di bawah asumsi harga minyak dunia yang ditetapkan dalam APBN 2016 sebesar USD50 per barel.
Ketua Komisi VII DPR RI, Gus Irawan Pasaribu, mengatakan pemerintah perlu melakukan revisi asumsi harga minyak dunia dalam APBNP 2016. Sebab, pemerintah akan menanggung defisit fiskal yang sangat besar apabila tetap mempertahankan asumsi harga minyak dunia sebesar USD50 per barel.
"Perlu dilakukan revisi. Apabila tidak, ini akan membahayakan fiskal kita. Harga minyak dunia hingga saat ini masih tertahan dan kita juga belum tahu kan bagaimana nantinya hingga akhir tahun," kata Irawan kepada Okezone.
Menurutnya, harga asumsi harga minyak dunia dalam APBNP 2016 idealnya adalah sebesar USD40 per barel. Rencana ini nantinya akan dibahas pada masa persidangan IV tahun sidang 2015-2016.
"Kalau kita lihat idealnya adalah USD40 per barel. Dari dulu sebenarnya sudah kita peringatkan hal ini kepada pemerintah. Nanti kita lihat dulu bagaimana (harga minyak dunia) ke depannya, akan kita bahas dalam masa sidang besok. Jadi dalam APBNP akan direvisi. Kita akan menunggu dari pemerintah," ungkapnya.
Untuk diketahui, Apabila ditotal secara keseluruhan, penurunan harga minyak dunia ini dapat menyebabkan defisit fiskal hingga Rp285,2 triliun. Perkiraan ini jauh lebih besar dibandingkan perkiraan defisit sebelumnya sebesar Rp273,2 triliun.
"Ini akan dapat meningkat hingga di atas Rp300 triliun kalau dibiarkan. Jadi harus perubahan," tukas dia.